PROSEDUR PENCAIRAN TPP BAGI GPAI

PROSEDUR PENCAIRAN TPP GURU PAI DI SEKOLAH
A.PERSYARATAN PENCAIRAN TPP
Guru yang berhak menerima pencairan Tunjangan Profesi Pendidik harus memenuhi syarat
sebagai berikut (sesuai PP No. 74 / 2008 tentang Guru dan KMA No. 73 / 2011 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran TPP) :

1.Memiliki Sertifikat Pendidik Pendidikan Agama Islam

2.Memiliki Nomor Registrasi Guru / NRG dari Kemendikbud

3.Ditetapkan sebagai Guru Profesional oleh Dirjend terkait / pejabat yang ditunjuk.

4.Aktif melaksanakan tugas sebagai Guru Tetap.

5.Mengajar / memenuhi beban kerja sebagai guru sesuai dengan S ertifikat Pendidik yang
dimiliki.

6.Berusia maksimal 60 th.

B.PENJELASAN
1.Aktif melaksanakan tugas sebagai guru tetap, maksudnya :

Aktif yaitu selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas sebagai guru, sehingga pembayaran dapat diberhentikan jika :

a.Tidak melaksanakan tugas sebagai guru karena Cuti dengan alasan tertentu (sakit, umroh, haji, dsb.).

b.Mendapat Beasiswa Penuh / Tugas belajar (bukan bantuan beasiswa), karena tidak lagi
menduduki jabatan fungsional sebagai guru (suai dengan Pasal 11 PMA 175/2010
tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS di lingkungan Kemenag dan
PMK 133/PMK.05/2008 serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-37/pb/2009
tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri
kepada Kementerian Negara / Lembaga, hal. 9 bag d).

Guru Tetap yaitu :

a.Guru PNS yang ditugaskan pada Satmingkal berupa Satuan Pendidikan Negeri / Swasta.

b.Guru Non PNS pada S atminkal berupa S atuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat / yasasan

c.Guru Non PNS pada S atminkal berupa S atuan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan :
memiliki S K pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian
Agama.

2.Mengajar / memenuhi beban mengajar sebagai guru minimal 24 JTM pada satu atau lebih
satuan pendidikan formal yang sesuai dengan Sertifikat Pendidik, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Minimal 6 JTM pada Satminkal dan sesuai dengan S ertifikat Pendidik.

b.jika mendapat tugas tambahan, maka tugas tambahan disetarakan sebagai berikut :

1).Sebagai Kepala, disetarakan/equivalen dengan 18 JTM.

2).Sebagai Wakil Kepala, disetarakan/equivalen dengan 12 J TM (tidak termasuk S D, hal
ini khusus untuk SMP, SMA/K); dan Khusus untuk SMP Kepala Sekolah dapat dibantu
Wakil Kepala dengan ketentuan sebagai berikut: apabila jumlah rombongan belajar sebanyak 3-8 rombel Kepala S ekolah dapat dibantu 1 orang, apabila jumlah rombongan belajar sebanyak 9-14 rombel Kepala S ekolah dapat dibantu 2 orang, apabila jumlah rombongan belajar sebanyak 15-26 rombel Kepala S ekolah
dapat dibantu 3 orang,dan bila jumlah rombongan belajar sebanyak 27 rombel atau lebih Kepala Sekolah dapat dibantu 4 orang (sesuai dengan S K Dirjen Dikdasmen Depdiknas
nomor 541 tahun 2004, dan Permendiknas No. 19 / 2007 tentang S tandart
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

3).Sebagai Kepala Perpustakaan, disetarakan/ekuivalendengan12 JTM.

4).Sebagai Kepala Laboratorium Agama (bukan Laboratorium yang lain),
disetarakan/ekuivalen dengan 12 J TM
(Ketentuan Laboratorium : Permendiknas No. 24 tahun 2007) dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Memiliki Mushalla / ruang dengan ukuran minimal 30 m2

b.Memiliki sarana penunjang minimal :

1.Almari/rak untuk menempatkan alat peraga

2.Jam dinding penunjuk waktu

3.Perlengkapan ibadah seperti : mukena, sarung, sajadah, kitab Al-Qur an.

4.Perlengkapan praktek : Alat peraga praktek thaharah/bersuci

Alat peraga praktek shalat Alat peraga praktek rawat jenazah Alat peraga praktek manasik haji LCD projector

5.Buku-buku keagamaan

6.CD/Flashdisc/hardisc/dan lain-lain yang berisi file-file program pembelajaran
keagamaan

c.Memiliki program kegiatan dan laporannya.

d.Memenuhi ketentuan mengajar sebagaimana yang ditetapkan pada Permendiknas
Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas S atuan
Pendidikan dan SK Dirjen Pendis Nomor 166 tahun 2012 dengan ketentuan:

1).Jumlah J TM PAI untuk S D 3 J TM dan untuk SMP, SMA, SMK 2 J TM sesuai
Permendiknas nomor 22 tahun 2006, apabila lebih dari ketentuan tersebut maka
jumlah J TM harus sesuai dengan S truktur Kurikulum yang tercantum dalam
Kurikulum Satuan Pendidikan yang disyahkan oleh Kepala Dinas.

2).Menambah JTM di satuan pendidikan lain yang sesuai dengan Sertifikat Pendidiknya.

3).Melaksanakan bimbingan belajar (pembelajaran ko-kurikuler) yang terstruktur,
terjadwal atau klasikal. mis : Tuntas Baca Tulis AlQur an (TBTQ), Pembiasaan Akhlak
Mulia (S ALAM), Pembinaan Ibadah Berjamaah, yang sesuai dengan mapel pada
Sertifikat Pendidik.Pembelajaran ko-kurikuler diperhitungkan maksimal 2 JTM dalam
satu minggu untuk satu mata pelajaran untuk satu satuan pendidikan.

4).Melaksanakan bimbingan belajar Pengembangan Potensi Diri / ekstrakulikuler yang
terstruktur, terjadwal atau klasikal, mis : Qiro ah, Kaligrafi, Khitobah, Ketrampilan & Seni PAI dll. Pembelajaran ekstra-kurikuler diperhitungkan maksimal 2 J TM dalam
satu minggu untuk satu mata pelajaran untuk satu satuan pendidikan.

5).Tutor Program Paket A, B, C yang sesuai dengan mata pelajaran pada S ertifikat
Pendidik yang terstruktur, terjadwal atau klasikal

6).Bimbingan pengayaan dan remidial yang dilaksanakan secara khusus, penugasan
kepada guru secara khusus untuk peserta didik yang memerlukan bimbingan secara
khusus yang dilaksanakan secara terjadwal melalui penugasan oleh kepala sekolah
dan disetujui oleh pengawas. Guru yang mendapat tugas ini diperhitungkan
maksimal 2 J TM per minggu untuk satu mata pelajaran (tidak untuk semua mata
pelajaran yang ada).

C .MEKANISME PEMBAYARAN TPP SesuaiPMK No. 164/PM.05/2010 tentang Tata C ara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, sbb. :

1.Bab IV Pasal 7: Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

2.Bab V Pasal 8: (1) Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan setiap bulan sebesar 1 kali gaji pokok.

3.Bab VI Pasal 9: (1) Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan J anuari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat NRG dari Kemendiknas.

4.Bab VI Pasal 11: Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dikenakan PPh Pasal 21 dengan tariff sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat final (PNS Gol. IV sebesar 15%, Gol. III sebesar 5%,Gol. II tidak ada potongan pajak)

D.PEMBERKASAN PENCAIRAN TPP GURU PAI
S etelah guru memenuhi syarat tsb. Diatas, dapat melakukan pemberkasan setiap periode pencairan.Perincian berkas yang harus dikumpulkan:

1.Mengisi Isian data pada format exel .

2.Mengisi BIODATA GPAI
3.Mengisi INSTRUMEN MONITORING GURU SERTIFIKASI_2014

4.Surat keterangan Melaksanakan Tugas (S KMT) dari 1 atau lebih satuan pendidikan tempat
melaksanakan tugas, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan mengetahui PPAI.

5.Surat Pernyataan Menduduki J abatan (S PMJ ) fungsional Guru dari S atminkal, ditandatangani oleh
Kepala Sekolah bermaterai.

6.FC SuratTugas di Sekolah bukan Satminkal diketahui oleh Kepala Kemendikbud/ Kemenag (bagi guru yang menambah jam di satuan pendidikan lain).

7.FC SK Tugas tambahan dilegalisir Kepala Sekolah.

8.FC S K Pengangkatan sebagai Guru dari Kepala Kemendikbud/ Kemenag (khusus Non PNS di S ekolah Negeri)yang dilegalisir.

9.FC SK GTY pertama dan terakhir dari Pengurus Yayasan dilegalisir (Non PNS).

10.FC S K Pembagian Tugas Mengajar dilampiri J adwal Mengajar dari satuan pendidikan tempat melaksanakan tugas yang dilegalisir.

11.Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran melaksanakan tugas dan bersedia mengembalikan jika terjadi kesalahan.

12.Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Tugas Karena cuti, sakit, dll (jika ada).

13.FC Sertifikat Pendidik.

14.FC Sertifikat Peningkatan kompetensi(seminar, diklat, dll) pada masa pencairan.

15.FC KGB terakhir, SK Kenaikan Pangkat terakhir, Slip Gaji (khusus PNS).

16.Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank dan FC Buku Rekeningdi legalisir

17.FC NPWP
18.FC Struktur Kurikulum sekolah yang sedang diberlakukan yang dilegalisir(bila diperlukan)

19.Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala Laboratorium Agama perlu melampirkan
Program Kegiatan Laboratorium dan Laporan Kegiatannya.

A.PENUTUP
Demikian Hasil Rapat Dinas disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman. Apabila terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.